Pemdakab Morowali Komitmen terhadap Implementasi Percepatan Pencegahan Korupsi

  Thursday 24 July 2025   Salsadila Rahim     706

IMG-20250724-WA0007

Morowalikab.go.id-Bungku- Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali melaksanakan Rapat Koordinasi dengan tujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai Percepatan Capaian Indikator MCP-KPK Tahun 2025 yang berkesinambungan dengan akan diadakannya Penandatanganan Komitmen Antikorupsi oleh Bupati Morowali beserta Ketua DPRD Kab.Morowali pada Agustus mendatang di Jakarta . Rapat berlangsung di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Morowali. Kamis (24/7/2025)

IMG-20250724-WA0010

Melalui hal tersebut, Pemdakab bersama-sama dalam melaksanakan upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP). MCP adalah program kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi.

Kepala Inspektorat Kab.Morowali, Afridin, SH.,M.Sa menegaskan bahwa MCP-KPK merupakan instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi. Dengan indikator yang lebih komprehensif dan berbasis evaluasi mendalam, MCP-KPK 2025 diharapkan dapat menjadi acuan Kepala Daerah dalam membangun sistem Pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien.

IMG-20250724-WA0006

"Pencegahan korupsi tidak hanya terkait penegakan hukum, namun juga memastikan regulasi mendukung ekosistem yang bersih dan sehat. MCP harus menjadi sistem yang memperkuat tata kelola tanpa menciptakan hambatan bagi sektor usaha dan pembangunan ekonomi,” ungkap Afridin.

Adanya rapat koordinasi tersebut, diharapkan akan terbentuknya persepsi yang selaras untuk mewujudkan suatu kinerja demi tercapainya indikator tata kelola daerah yang semakin maju.

IMG-20250724-WA0008

Adapun standar yang akan dicapai untuk Pemdakab Morowali dalam hal pengimplementasian aksi pencegahan korupsi, bukan pada tingkat provinsi saja namun telah mencapai tingkat nasional. Sehubung dengan itu, agar motivasi seluruh pihak dalam pemerintahan dapat tumbuh melalui rapat koordinasi yang berlangsung pada hari ini.

Berita Terkait

dukung-transformasi-pertanian-modern-wabup-iriane-iliyas-hadiri-gerakan-tanam-padi-pm-aas-di-bumi-raya

Dukung Transformasi Pertanian Modern, Wabup Iriane Iliyas Hadiri Gerakan Tanam Padi PM-AAS di Bumi Raya

Morowalikab.go.id, Bungku - Wakil Bupati (Wabup) Morowali, Iriane Iliyas menghadiri kegiatan gerakan tanam padi Pertanian Modern-Advanced Agricultural System disingkat PM-AAS yang digelar di Desa Lambelu, Kecamatan Bumi Raya, pada, Kamis (30/7/2026)

pemkab-morowali-evaluasi-dan-perkuat-gugus-tugas-kabupaten-layak-anak

Pemkab Morowali Evaluasi dan Perkuat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

BMorowalikab.go.id- Bungku – Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar kegiatan Evaluasi dan Penguatan Gugus Tugas Kabupaten Layak An

pemkab-morowali-evaluasi-dan-perkuat-gugus-tugas-kabupaten-layak-anak

Pemkab Morowali Evaluasi dan Perkuat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

BMorowalikab.go.id- Bungku – Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar kegiatan Evaluasi dan Penguatan Gugus Tugas Kabupaten Layak An

pemkab-morowali-evaluasi-dan-perkuat-gugus-tugas-kabupaten-layak-anak

Pemkab Morowali Evaluasi dan Perkuat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

BMorowalikab.go.id- Bungku – Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar kegiatan Evaluasi dan Penguatan Gugus Tugas Kabupaten Layak An

wabup-morowali-iriane-iliyas-hadiri-workshop-dan-sosialisasi-opini-ombudsman-2026

Wabup Morowali Iriane Iliyas, Hadiri Workshop dan Sosialisasi Opini Ombudsman 2026

Morowalikab.go.id – Palu – Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, menghadiri Workshop dan Sosialisasi Opini Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar di Ruang Polibu, Lantai III, Kantor Gubernur Sul