Camat Witaponda, Nasron, Targetkan 2026 Tuntas, Penyelesaian Tapal Batas Jadi Prioritas Utama

  Thursday 12 February 2026   helman kaimu     1141

0A1A0661

Morowalikab.go.id – Bungku - Camat Witaponda, Nasron, menegaskan bahwa pada tahun 2026 Pemerintah Kecamatan Witaponda menetapkan penyelesaian persoalan tapal batas desa sebagai program skala prioritas. Meski tetap memperkuat pelayanan umum kepada masyarakat, pihaknya menilai persoalan batas wilayah perlu segera dituntaskan guna mencegah potensi konflik di kemudian hari. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di Ruang Kerjanya usai pelaksanaan pasar murah pada Kamis (12/2/26).

Nasron menjelaskan, sebagai perpanjangan tangan bupati, camat menjalankan sebagian kewenangan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas tersebut, stabilitas dan kejelasan administrasi wilayah menjadi faktor penting. Oleh karena itu, penyelesaian tapal batas dinilai strategis untuk mendukung kelancaran pembangunan dan tertib administrasi pemerintahan desa.

Ia mengungkapkan, sejumlah tapal batas yang hingga kini masih berlarut-larut di antaranya antara Desa Moahino, Ungkaya, dan Desa Emea. Selain itu, terdapat pula persoalan batas wilayah antara Desa Emea dan Sampeantaba dengan salah satu desa di kecamatan tetangga. Pemerintah kecamatan, kata dia, telah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa guna mempercepat proses penyelesaian.

Menurut Nasron, jika persoalan tapal batas tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan menimbulkan kerumitan di masa mendatang, terlebih dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lahan serta pembangunan. Ia berharap tahun 2026 menjadi momentum penyelesaian seluruh persoalan batas wilayah yang ada di Kecamatan Witaponda.

Di akhir keterangannya, Nasron mengajak seluruh pemerintah desa dan masyarakat untuk menahan diri serta menjaga kondusivitas wilayah. Ia menegaskan agar persoalan tapal batas dipercayakan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk ditangani sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, sembari tetap mengedepankan pelayanan umum sebagai tugas pokok dan fungsi pemerintah kecamatan.

Top of Form

 

Bottom of Form

 

 

 

Berita Terkait

dukung-transformasi-pertanian-modern-wabup-iriane-iliyas-hadiri-gerakan-tanam-padi-pm-aas-di-bumi-raya

Dukung Transformasi Pertanian Modern, Wabup Iriane Iliyas Hadiri Gerakan Tanam Padi PM-AAS di Bumi Raya

Morowalikab.go.id, Bungku - Wakil Bupati (Wabup) Morowali, Iriane Iliyas menghadiri kegiatan gerakan tanam padi Pertanian Modern-Advanced Agricultural System disingkat PM-AAS yang digelar di Desa Lambelu, Kecamatan Bumi Raya, pada, Kamis (30/7/2026)

pemkab-morowali-evaluasi-dan-perkuat-gugus-tugas-kabupaten-layak-anak

Pemkab Morowali Evaluasi dan Perkuat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

BMorowalikab.go.id- Bungku – Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar kegiatan Evaluasi dan Penguatan Gugus Tugas Kabupaten Layak An

pemkab-morowali-evaluasi-dan-perkuat-gugus-tugas-kabupaten-layak-anak

Pemkab Morowali Evaluasi dan Perkuat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

BMorowalikab.go.id- Bungku – Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar kegiatan Evaluasi dan Penguatan Gugus Tugas Kabupaten Layak An

wabup-morowali-iriane-iliyas-hadiri-workshop-dan-sosialisasi-opini-ombudsman-2026

Wabup Morowali Iriane Iliyas, Hadiri Workshop dan Sosialisasi Opini Ombudsman 2026

Morowalikab.go.id – Palu – Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, menghadiri Workshop dan Sosialisasi Opini Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar di Ruang Polibu, Lantai III, Kantor Gubernur Sul

wabup-morowali-iriane-iliyas-hadiri-workshop-dan-sosialisasi-opini-ombudsman-2026

Wabup Morowali Iriane Iliyas, Hadiri Workshop dan Sosialisasi Opini Ombudsman 2026

Morowalikab.go.id – Palu – Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, menghadiri Workshop dan Sosialisasi Opini Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar di Ruang Polibu, Lantai III, Kantor Gubernur Sul